Jakarta, RakyatNTT.ID – Media internasional menyoroti potensi dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, termasuk terhadap Indonesia.

Pemerintah Indonesia disebut tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak tersebut.

Dalam laporan Aljazeera pada Senin (23/3/2026), Indonesia dikabarkan berupaya melakukan penghematan anggaran hingga Rp80 triliun guna mengantisipasi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga energi dan komoditas global.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan “berupaya semaksimal mungkin” menekan pengeluaran, salah satunya melalui pengurangan konsumsi energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya.

Langkah ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap dinamika global yang semakin tidak pasti. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri pada Kamis (19/3/2026) untuk membahas dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan efisiensi dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen melalui efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Airlangga.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan terkait pajak ekspor batu bara juga tengah dikaji untuk mengoptimalkan penerimaan negara seiring naiknya harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak di tengah lonjakan harga global.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema kerja fleksibel berupa Work From Home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian.

“Ada penghematan signifikan dari penggunaan bahan bakar, sekitar seperlima dari konsumsi biasa,” jelas Airlangga.

Rencana WFH ini tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya direncanakan mulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih menunggu perkembangan situasi global.

Meski berbagai langkah efisiensi ditempuh, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini masih memberikan subsidi bahan bakar yang cukup besar, mencakup sekitar 30 hingga 40 persen dari biaya yang dibayar konsumen. Total subsidi tersebut mencapai sekitar 15 persen dari APBN.

Langkah-langkah yang disiapkan pemerintah mencerminkan upaya adaptif dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional. (*/rnc)