Ruteng, RakyatNTT.ID – Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun masa depan masyarakat Manggarai melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai, Jumat (27/03/2026).

“Kita bukan hanya menjalankan program, tapi membangun masa depan bagi seluruh masyarakat Manggarai,” ujar Bupati Hery Nabit dalam nota pengantarnya.

LKPJ ini menjadi bentuk akuntabilitas tertinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tidak hanya memuat capaian angka, tetapi juga arah pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Landasan Hukum dan Kolaborasi Pembangunan

Bupati menjelaskan bahwa penyusunan LKPJ 2025 berlandaskan regulasi yang kuat, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan Peraturan Daerah tentang APBD 2025.

Ia juga menekankan bahwa capaian pembangunan tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, Forkopimda, hingga masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif.

“Keterbatasan sumber daya dan dinamika kebijakan nasional memang menjadi tantangan, namun kita tetap berkomitmen untuk memastikan kehadiran negara di setiap pelosok Manggarai,” tegasnya.

Lima Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Manggarai tahun 2025 bertumpu pada lima pilar utama. Pertama, peningkatan ekonomi berbasis lingkungan yang menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, peningkatan kualitas hidup yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Ketiga, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan yang inklusif.

Keempat, pengembangan budaya dan pariwisata berkelanjutan dengan mengangkat nilai-nilai lokal. Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan efisien.

Kinerja Keuangan Daerah

Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai mencapai Rp1,21 triliun dari target Rp1,27 triliun atau sebesar 95,26 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp132,74 miliar dari target Rp147,79 miliar atau 89,33 persen, dengan kontribusi sebesar 10,88 persen terhadap total pendapatan.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat terealisasi lebih dari 96 persen, pendapatan bagi hasil pajak provinsi mencapai 82,82 persen, dan lain-lain pendapatan sah sebesar 98,51 persen.

Pada sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp1,21 triliun dari pagu Rp1,29 triliun atau 93,82 persen. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar 93,65 persen, belanja modal 93,45 persen, belanja tidak terduga 94,71 persen, dan belanja transfer 97,71 persen.

“Kita terus berusaha menjadikan setiap rupiah anggaran sebagai investasi bagi kemajuan Manggarai,” kata Bupati.

Komitmen Berkelanjutan

Usai penyampaian, dokumen LKPJ diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita akan terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan efektivitas program, dan menjaga akuntabilitas agar Manggarai benar-benar menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutup Hery Nabit. (rnc28)