Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026. Angka tersebut setara 15,3 persen dari total target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
Menariknya, capaian di awal tahun ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari 2025, realisasi pembiayaan utang tercatat mencapai Rp153,33 triliun. Artinya, terjadi penurunan sekitar 17 persen pada Januari 2026 secara tahunan (year on year).
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan negara.
“Dengan disiplin yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
SBN Masih jadi Andalan Pembiayaan
Juda menjelaskan, mayoritas pembiayaan utang pemerintah masih bersumber dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). Hingga awal 2026, performa pasar SBN dinilai masih cukup positif.
Hal ini tercermin dari tingginya minat investor pada lelang perdana tahun ini. Pada lelang Surat Utang Negara (SUN), rata-rata bid to cover ratio mencapai 2,2 kali, meningkat dibandingkan awal 2025 yang berada di level 2,0 kali.
Sementara itu, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencatat rata-rata bid to cover ratio sebesar 3,8 kali, melonjak signifikan dari posisi awal 2025 yang sebesar 2,2 kali.
“Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga menunjukkan level yang tetap terjaga, hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik,” ungkap Juda.
Incoming Bids SUN Alami Penurunan
Meski rasio penawaran terhadap target lelang masih tergolong sehat, pemerintah mencermati adanya tren penurunan jumlah penawaran masuk (incoming bids) dalam empat lelang SUN terakhir.
Data menunjukkan, total penawaran yang masuk mengalami penyusutan bertahap dari Rp90,96 triliun pada 6 Januari, menjadi Rp82,9 triliun (20 Januari), Rp76,58 triliun (3 Februari), dan terakhir turun ke Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari.
Dinamika ini menjadi perhatian pemerintah di tengah volatilitas pasar keuangan global.
Koordinasi dengan Otoritas Moneter
Menanggapi perkembangan tersebut, Juda yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Ia memastikan pemerintah akan terus berkolaborasi erat dengan otoritas moneter guna menjaga kepercayaan investor dan memastikan pembiayaan APBN tetap berjalan efisien dan berkelanjutan sepanjang 2026.
Dengan strategi disiplin dan adaptif, pemerintah optimistis pengelolaan utang tetap berada dalam koridor aman serta mampu menopang stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
