Kupang, RakyatNTT.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, secara terbuka mengakui adanya kegagalan sistem pemerintahan dari tingkat provinsi hingga ke level paling bawah, menyusul meninggalnya seorang bocah kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada yang mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tidak mampu membeli buku dan pensil.

Peristiwa tragis yang terjadi di Kecamatan Jerebu’u, Kabupaten Ngada itu menewaskan seorang anak berusia 10 tahun yang masih duduk di bangku SD. Korban ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di sebuah pohon cengkeh pada 29 Januari 2026 lalu. Kejadian ini sontak mengguncang nurani publik dan menjadi sorotan nasional.

“Sebagai Gubernur NTT, saya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Adik kita meninggal karena kegagalan sistem yang ada, mulai dari pemerintah provinsi, Kabupaten Ngada, sampai ke tingkat bawah, termasuk sistem lain yang seharusnya melindungi,” kata Melki Laka Lena, Rabu (4/2/2026) di Kupang.

Tamparan Keras bagi Kemanusiaan

Gubernur Melki menegaskan, tragedi ini merupakan tamparan keras bagi kemanusiaan sekaligus evaluasi menyeluruh atas berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan Pemerintah Provinsi NTT.

“Apapun kisahnya, ini tamparan keras bagi kemanusiaan kita dan bagi semua yang sudah kita kerjakan. Artinya, apa yang kita lakukan belum sepenuhnya berhasil,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa pemerintah gagal mendeteksi lebih dini kondisi kesulitan yang dialami korban dan keluarganya. Padahal, menurutnya, negara seharusnya hadir untuk memastikan tidak ada satu pun anak kehilangan nyawa hanya karena persoalan ekonomi.

“Pemerintah belum berhasil menjaga agar tidak ada nyawa yang meninggal sia-sia karena kondisi seperti ini. Ini pelajaran yang sangat mahal bagi kita semua,” tambahnya.

Komitmen Benahi Sistem Perlindungan Sosial

Pasca-kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk membenahi sistem perlindungan sosial secara menyeluruh. Melki menegaskan, pemerintah tidak ingin mencari alasan apalagi saling menyalahkan.

“Saya tidak mau berdalih atau lempar tanggung jawab. Ini sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan korban dengan baik dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk pemakaman dan urusan adat,” tegasnya.

Sejak tragedi itu terjadi, Pemprov NTT telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ngada hingga ke tingkat desa untuk memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan, perhatian, dan bantuan yang layak.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, Pemprov NTT juga akan membantu pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban.

“Kita dari provinsi akan membantu membangun rumah layak huni. Tetapi yang paling penting adalah membangun sistem sosial yang kuat dan dikerjakan bersama,” kata Melki.

Lemahnya Sistem Pengaman Sosial

Menurut Gubernur Melki, tragedi ini menjadi cermin lemahnya sistem pengaman sosial yang seharusnya mampu mendeteksi keluarga rentan sejak awal agar segera mendapatkan bantuan.

“Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial bisa mendeteksi kejadian seperti ini pada kesempatan pertama, lalu langsung dibantu,” tandasnya.

Padahal, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Namun, ia menilai masih lemahnya respons cepat serta tidak adanya mekanisme dana sosial darurat yang fleksibel.

“Kita butuh dana bantuan sosial yang cepat, yang tidak terhambat birokrasi panjang. Ketika ada kejadian, langsung bisa dibantu,” tegas Melki.

Masalah Administrasi Kependudukan jadi Pemicu

Salah satu persoalan utama yang disoroti Gubernur Melki adalah administrasi kependudukan (adminduk). Ia mengungkapkan bahwa keluarga korban tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial karena data kependudukannya bermasalah.

“Keluarga ini pindah dari Kabupaten Nagekeo ke Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, tapi administrasinya belum diamankan. Ini sebenarnya hanya persoalan kertas,” jelasnya.

Akibat data yang tidak diperbarui, keluarga korban yang tergolong miskin tidak tersentuh bantuan pemerintah apa pun. Hal inilah yang memperparah kondisi ekonomi keluarga hingga berdampak fatal bagi psikologis anak.

Gubernur pun mengimbau seluruh aparat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, agar lebih proaktif memastikan administrasi kependudukan warga miskin tidak bermasalah.

“Kalau masih ada keluarga miskin, pastikan administrasi kependudukannya jelas. Jangan sampai ada lagi yang tidak dapat bantuan hanya karena data. Ini butuh peran semua pihak,” ujarnya.

Tidak Boleh Terulang

Melki menegaskan, kasus ini tidak boleh terulang di wilayah NTT. Menurutnya, seorang anak sekecil itu tidak seharusnya menjadi korban kegagalan sistem.

“Dalam kejadian ini, korban tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena administrasi kependudukannya belum jelas. Ini tidak boleh terulang. Anak sekecil ini tidak seharusnya menjadi korban,” pungkasnya.

Sebelum meninggal dunia, korban diketahui sempat menuliskan sepucuk surat untuk sang ibu, yang isinya menggambarkan tekanan batin akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Fakta tersebut semakin menegaskan urgensi perbaikan sistem perlindungan anak dan keluarga miskin di Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)