Ia mencontohkan kondisi infrastruktur rusak, sekolah tidak layak, serta keterbatasan akses air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

BEM Undana juga menyoroti tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berinisial YBR yang diduga bunuh diri akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sekolah. Peristiwa ini disebut sebagai tamparan keras bagi visi “NTT Sejahtera”.

Mahasiswa menilai pemerintah daerah belum optimal memastikan bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) tepat sasaran. Kendala administratif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP dinilai tidak boleh menjadi penghalang bagi anak dari keluarga miskin untuk memperoleh hak pendidikan.

Iklan

“Negara tidak boleh absen ketika rakyat kecil kehilangan harapan hidup akibat kemiskinan ekstrem,” ujar Eurico.

Transparansi Data Stunting Dipertanyakan

Selain pendidikan, BEM Undana juga mempertanyakan transparansi data stunting di NTT. Mereka meminta agar klaim penurunan angka stunting tidak hanya disampaikan dalam laporan politis, tetapi diverifikasi melalui pengawasan independen yang melibatkan akademisi.

Mahasiswa menilai keterbukaan data per kabupaten/kota penting agar publik dapat menilai capaian program secara objektif.

Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Dalam aspek pembangunan wilayah, BEM Undana menilai kepemimpinan Melki–Johni belum maksimal mengawasi kinerja pemerintah kabupaten/kota. Salah satu wilayah yang disoroti adalah Amfoang, Kabupaten Kupang, yang hingga kini masih menghadapi persoalan jalan rusak dan jembatan ambruk.