Kupang, RakyatNTT.ID – Rumah Sakit (RS) St. Carolus Borromeus Kupang menghadapi krisis anggaran sejak akhir 2024 hingga awal 2026. Direktris RS St. Carolus, dr. Ariyanti Yusnita, didampingi Humas Sr. Gabriella, CB, menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, Senin (23/2/2026).

Dalam pertemuan itu, manajemen RS St. Carolus mengusulkan dukungan pemerintah untuk pembangunan gedung representatif, pengadaan alat kesehatan (alkes), serta digitalisasi sistem layanan kesehatan sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.

Pendapatan Turun Drastis

Dokter Ariyanti mengungkapkan, rumah sakit yang mayoritas melayani pasien BPJS ini mengalami penurunan pendapatan signifikan akibat berbagai kebijakan.

“Kami merasa cukup kesulitan dalam operasional karena keterbatasan anggaran. Pendapatan bukan hanya turun, tapi terjun bebas akibat berbagai kebijakan. Krisis ini mulai akhir 2024 sampai sekarang. Sampai hari ini kami masih tertatih-tatih,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 95 persen pasien yang berobat di RS St. Carolus merupakan peserta BPJS Kesehatan, mayoritas dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Butuh Digitalisasi dan Infrastruktur

Selain pembangunan gedung dan penambahan alat kesehatan, RS St. Carolus juga dituntut melakukan digitalisasi sistem layanan kesehatan. Namun, keterbatasan fasilitas menjadi kendala besar.

“Salah satu kebijakan Kementerian Kesehatan adalah digitalisasi sistem. Sementara kami belum memiliki fasilitas itu. Biayanya tidak murah. Kami butuh komputer, server, jaringan internet dan infrastruktur pendukung lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah mendorong seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengintegrasikan sistem digital guna meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi utilitas. Namun, bagi rumah sakit swasta dengan sumber daya terbatas, implementasi kebijakan tersebut menjadi tantangan serius.

Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, serta infrastruktur digitalisasi diperkirakan mencapai Rp5 miliar.

DPRD Siap Lobi Kemenkes

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan RS St. Carolus dengan melobi Kementerian Kesehatan RI.

Ia menyebut akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benny Octovianus, yang juga merupakan putra NTT, guna mencari solusi dukungan anggaran.

“Kalau alkes, gedung dan sistem digitalisasi ini bisa terpenuhi, tentu kami akan lebih semangat melayani masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang menjadi pasien kami,” pungkas dr. Ariyanti.

Dukungan pemerintah dinilai menjadi kunci keberlanjutan layanan RS St. Carolus Kupang agar tetap optimal dalam melayani masyarakat NTT di tengah tantangan finansial yang dihadapi. (rnc)