“Salah satu kebijakan Kementerian Kesehatan adalah digitalisasi sistem. Sementara kami belum memiliki fasilitas itu. Biayanya tidak murah. Kami butuh komputer, server, jaringan internet dan infrastruktur pendukung lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah mendorong seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengintegrasikan sistem digital guna meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi utilitas. Namun, bagi rumah sakit swasta dengan sumber daya terbatas, implementasi kebijakan tersebut menjadi tantangan serius.

Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, serta infrastruktur digitalisasi diperkirakan mencapai Rp5 miliar.

DPRD Siap Lobi Kemenkes

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan RS St. Carolus dengan melobi Kementerian Kesehatan RI.

Ia menyebut akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benny Octovianus, yang juga merupakan putra NTT, guna mencari solusi dukungan anggaran.

“Kalau alkes, gedung dan sistem digitalisasi ini bisa terpenuhi, tentu kami akan lebih semangat melayani masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang menjadi pasien kami,” pungkas dr. Ariyanti.