Tak hanya jalan, infrastruktur jembatan juga memerlukan perhatian serius. Dari total kebutuhan 59 unit jembatan, sebanyak 15 unit membutuhkan penanganan segera. Rinciannya, empat jembatan dalam kondisi rusak berat dan delapan lainnya berstatus kritis.

“Untuk penanganan jalan rusak berat sepanjang 34 kilometer itu membutuhkan anggaran sekitar Rp154,8 miliar. Sementara kebutuhan penanganan jembatan kritis mencapai Rp135 miliar. Angkanya cukup besar,” jelasnya.

APBD 2026 Belum Prioritaskan Amfoang

Fredery mengakui, kondisi fiskal daerah yang terbatas, ditambah kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, membuat Pemprov NTT belum mampu memprioritaskan pembangunan infrastruktur Amfoang dalam APBD 2026.

Iklan

Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada lambatnya perbaikan akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat di enam kecamatan wilayah tersebut.

Sebagai solusi, Pemprov NTT melalui Dinas PUPR telah mengusulkan pengalihan status sejumlah ruas jalan provinsi di lintas utara Pulau Timor menjadi jalan nasional. Usulan ini diajukan ke Kementerian PUPR agar penanganannya dapat dibiayai melalui APBN.

Kabar baiknya, Pemerintah Pusat dikabarkan memprioritaskan pengalihan status jalan lintas utara Pulau Timor dan lintas utara Pulau Flores dari provinsi menjadi nasional. Jika terealisasi, langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Amfoang.

Infrastruktur Amfoang Diusulkan ke Banpres

Sementara itu, di tingkat kabupaten, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Amfoang tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kupang, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal.