Atambua, RakyatNTT.ID – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Mohammad K. Koba, bersama Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, melakukan site visit perkembangan pembangunan Bendungan Maliana II di wilayah perbatasan RI–RDTL, Kamis (12/2/2026).

Peninjauan dilakukan di Dilumil, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, serta dirangkaikan dengan pertemuan bersama pihak Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah poin penting terkait pembangunan bendungan strategis lintas batas tersebut.

Fokus pada Pembagian Air dan Data Lahan

Mohammad K. Koba menjelaskan, pembahasan difokuskan pada aspek teknis pembagian air dan sinkronisasi data lahan pertanian yang akan menerima manfaat dari bendungan tersebut.

“Setelah peninjauan, disepakati bahwa pembagian air harus adil antara wilayah Indonesia dan Timor Leste,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Belu akan segera menyampaikan data terbaru terkait luas lahan sawah yang membutuhkan suplai air dari Bendungan Maliana II.

“Nanti Bupati Belu bersama tim teknis akan menyampaikan data terbaru luas sawah yang membutuhkan air agar pembangunannya sesuai dan menguntungkan semua pihak,” jelasnya.

Pembahasan lanjutan terkait perjanjian pembangunan bendungan akan difasilitasi oleh KBRI di Dili. Pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Belu diminta segera mengirimkan data teknis mengingat proses pembangunan memiliki tenggat waktu.

1.000 Hektare Lahan Pertanian Menunggu Irigasi

Bupati Belu Willybrodus Lay menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1.000 hektare lahan pertanian di sekitar Dilumil yang diharapkan dapat terairi setelah bendungan rampung dibangun.

“Saya menyuarakan aspirasi masyarakat agar 1.000 hektare lahan ini dapat diairi setelah pembangunan Bendungan Maliana II selesai,” ungkapnya.

Menurutnya, manfaat bendungan akan dirasakan langsung oleh masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Raihat.

Ia juga mengapresiasi Kemenko Polhukam yang telah memfasilitasi pertemuan strategis tersebut.

“Pemerintah tidak pernah mengabaikan aspirasi masyarakat. Kehadiran pemerintah pusat hari ini adalah bukti bahwa aspirasi warga didengar dan ditindaklanjuti,” tegas Willy Lay.

Dihadiri Pejabat RI dan RDTL

Site visit ini dihadiri jajaran pemerintah pusat, unsur TNI–Polri, Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan KBRI Dili, Badan Informasi Geospasial (BIG), BNPB, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Belu.

Dari pihak RDTL hadir Director General Agriculture Martinho Laurentino Soares serta pejabat keamanan perbatasan UPF PNTL.

Proyek Bendungan Maliana II menjadi simbol kerja sama strategis Indonesia dan Timor Leste di kawasan perbatasan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lintas negara. (*/rnc)