PPN DTP bahkan diperpanjang hingga tahun 2027 untuk pembelian rumah tapak maupun apartemen baru dengan nilai hingga Rp2 miliar. Kebijakan ini dinilai mampu menekan biaya awal pembelian properti secara signifikan.

Baca Juga:IHSG Tembus Level 6.000 Usai S&P Pertahankan Rating Indonesia BBB Outlook Stabil

Skema Khusus untuk MBT

Tak hanya menyasar MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Kelompok ini merupakan masyarakat dengan penghasilan di atas MBR namun belum sepenuhnya mampu mengakses kredit komersial.

Dalam skema tersebut, pemerintah menawarkan suku bunga tetap sebesar 7 persen selama 15 tahun dengan tenor pinjaman hingga 30 tahun. Selain itu, calon pembeli rumah cukup menyiapkan uang muka (DP) sebesar 1 persen.

Iklan

Pemerintah juga menanggung PPN sepenuhnya serta memberikan subsidi kemudahan sebesar Rp25 juta untuk menutup biaya awal seperti provisi bank, notaris, dan asuransi.

sekda-kota
Baca Juga:Kupang Digital Fest 2026 Resmi Ditutup, Sekda Kota Kupang Dorong Digitalisasi untuk Perkuat UMKM

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang bisa mewujudkan impian memiliki rumah pertama.

Dukungan Kementerian Keuangan

Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.