PDIP NTT Soroti Ketimpangan Kebijakan untuk Amfoang, Desak Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur

Kupang, RakyatNTT.ID – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa, menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat di enam kecamatan wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang.

Baca Juga:Gempa M5,3 Guncang Waikabubak Sumba Barat, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Kepada RakyatNTT.id, Jumat (27/2/2026), Yunus Takandewa menilai kebijakan efisiensi APBD serta pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi alasan yang membuat pembangunan di Amfoang semakin terhambat.

“Kita merasa sedih karena banyak infrastruktur yang tidak bisa dipenuhi gara-gara DAK dipotong habis. Padahal kalau kita mau jujur, Amfoang adalah bagian dari NKRI yang mestinya hari ini harus bisa kita layani,” ungkapnya.

Amfoang Dinilai Terus Tertinggal

Menurut Yunus, selama puluhan tahun masyarakat Amfoang masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, hingga tersendatnya arus barang dan jasa. Padahal, wilayah tersebut berada di garis perbatasan RI–RDTL dan masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Baca Juga:Bupati Belu Perkuat Kerja Sama Internasional di Darwin Fusion 2026, Bidik Investasi dan Peluang Kerja ke Australia

Ia menegaskan, secara geografis dan strategis, Amfoang seharusnya menjadi skala prioritas pembangunan pemerintah.

“Kondisi seperti itu yang membuat kita sedih. Di saat rakyat menjerit, justru hadir program-program yang bombastis,” katanya.

Kritik Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT itu juga mengkritisi rencana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di enam kecamatan Amfoang. Ia menilai program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca Juga:Bripda Satria Resmi Dipecat dari Polri, Polda NTT: PTDH Dilakukan Sesuai Aturan dan Kode Etik

“Di mana korelasinya? Masyarakat hari ini butuh jembatan, jalan, akses kesehatan dan pendidikan. (MBG) Tidak ada korelasi dengan jeritan masyarakat saat ini. Mestinya pemerintah mendengarkan kebutuhan rakyat, bukan menjalankan apa yang pemerintah inginkan,” tegasnya.

Tantang Pemerintah Pusat dan Presiden

Yunus Takandewa menyinggung peran pemerintah pusat. Ia mempertanyakan sejauh mana perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi Amfoang.

“Sampai kapan Amfoang terisolasi seperti itu? Negara ada di mana untuk menghadirkan kebutuhan rakyat Amfoang?” ujarnya.

Baca Juga:Bripda Satria Resmi Dipecat dari Polri, Polda NTT: PTDH Dilakukan Sesuai Aturan dan Kode Etik

Ia mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah tersebut.

Ingatkan Janji Kampanye Gubernur NTT

Tak hanya pemerintah pusat, Yunus juga menyoroti Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma. Ia mengingatkan agar janji kampanye pada Pilkada 2024 terkait pembangunan wilayah perbatasan segera direalisasikan.

Menurutnya, kondisi jalan dan jembatan yang rusak, layanan kesehatan dan pendidikan yang minim, serta belum meratanya akses listrik dan telekomunikasi menjadi hambatan besar bagi kemajuan masyarakat Amfoang.

“Kalau dari isi kampanyenya, itu harus segera dijawab. Apa yang kita katakan kepada rakyat, itulah yang akan rakyat tagih. Itu moral sebagai pejabat publik,” pungkasnya.

Sorotan Yunus Takandewa terhadap Amfoang ini menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya bagi wilayah perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. (rnc04)