PDIP NTT Soroti Ketimpangan Kebijakan untuk Amfoang, Desak Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur

Kupang, RakyatNTT.ID – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa, menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat di enam kecamatan wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang.

Baca Juga:Bupati Belu Perkuat Kerja Sama Internasional di Darwin Fusion 2026, Bidik Investasi dan Peluang Kerja ke Australia

Kepada RakyatNTT.id, Jumat (27/2/2026), Yunus Takandewa menilai kebijakan efisiensi APBD serta pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi alasan yang membuat pembangunan di Amfoang semakin terhambat.

“Kita merasa sedih karena banyak infrastruktur yang tidak bisa dipenuhi gara-gara DAK dipotong habis. Padahal kalau kita mau jujur, Amfoang adalah bagian dari NKRI yang mestinya hari ini harus bisa kita layani,” ungkapnya.

Amfoang Dinilai Terus Tertinggal

Menurut Yunus, selama puluhan tahun masyarakat Amfoang masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, hingga tersendatnya arus barang dan jasa. Padahal, wilayah tersebut berada di garis perbatasan RI–RDTL dan masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Baca Juga:Bripda Satria Resmi Dipecat dari Polri, Polda NTT: PTDH Dilakukan Sesuai Aturan dan Kode Etik

Ia menegaskan, secara geografis dan strategis, Amfoang seharusnya menjadi skala prioritas pembangunan pemerintah.

“Kondisi seperti itu yang membuat kita sedih. Di saat rakyat menjerit, justru hadir program-program yang bombastis,” katanya.

Kritik Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT itu juga mengkritisi rencana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di enam kecamatan Amfoang. Ia menilai program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca Juga:Kuasa Hukum Keluarga dr. Icha Desak BK DPRD TTU Segera Tuntaskan Dugaan Pelanggaran Etik Tiga Anggota DPRD