Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Minimnya infrastruktur dan buruknya akses di enam kecamatan wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan publik.
Kondisi jalan rusak parah dan keterisolasian wilayah tersebut dinilai mencerminkan potret penderitaan puluhan ribu warga di kawasan yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pengamat Kebijakan Publik, Lazarus Jehamat, S.Sos,.MA, menilai kondisi Amfoang menunjukkan adanya sikap diam negara terhadap derita rakyatnya sendiri.
“Amfoang itu satu dari sekian cerita buruk bukti kealpa-an negara pada rakyatnya. Banyak jalan dan infrastruktur yang hancur dalam beberapa tahun terakhir. Rakyat bukan tidak bersuara. Rakyat sudah sering berteriak dengan berbagai cara agar negara membuktikan kehadirannya,” tegas Lazarus.
Dinilai Cerminkan Kinerja Buruk Pemerintah
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menyebut kondisi Amfoang mencerminkan buruknya kinerja pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten Kupang, Pemerintah Provinsi NTT, hingga Pemerintah Pusat.
Menurutnya, penderitaan warga Amfoang bukan hal yang tidak diketahui pemerintah. Namun, ia menilai ada kecenderungan pengabaian karena fokus pada program-program unggulan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Faktanya, sampai hari ini anggaran infrastruktur dipotong untuk dan atas nama program unggulan pemerintah. Anehnya, semakin sering rakyat berteriak, semakin kuat negara menutup mata dan telinga,” ujarnya.
Ia juga menilai sikap diam pemerintah sebagai representasi negara merupakan fakta ironis di tengah tuntutan pembangunan yang merata.
“Setiap rakyat bersuara, justru dicap sebagai pembangkang. Ini soal besar. Bagaimana kita mau bergerak kalau suara rakyat terus dibungkam?” katanya.
Dorong Publikasi dan Viral di Media Sosial
Lazarus menegaskan bahwa kondisi keterbelakangan Amfoang harus terus dipublikasikan, baik melalui media massa maupun media sosial. Ia menyebut skema viral sebagai salah satu cara efektif membuka mata pemerintah daerah hingga pusat.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu mengetahui kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan keberhasilan yang disampaikan pejabat.
“Sepertinya ada mekanisme menutup semua celah informasi negatif agar tidak sampai ke presiden. Yang disajikan hanya narasi keberhasilan. Masyarakat Amfoang tidak boleh putus asa. Harus terus bersuara,” tegasnya.
Isu DOB Amfoang Dinilai Belum Mendesak
Di tengah sorotan terhadap infrastruktur Amfoang, kembali mencuat isu pembentukan Amfoang sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Namun, Lazarus menilai wacana tersebut belum menjadi solusi mendesak jika kebijakan pembangunan masih belum inklusif.
“DOB bisa menjadi jalan keluar. Tapi belum urgen selama kebijakan masih jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Amfoang itu daerah terluar Indonesia, mestinya mendapat perhatian khusus,” pungkasnya.
Kondisi infrastruktur Amfoang NTT kini menjadi ujian nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang adil dan merata, khususnya bagi wilayah 3T yang selama ini kerap tertinggal dalam arus pembangunan nasional. (rnc04)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
