“Faktanya, sampai hari ini anggaran infrastruktur dipotong untuk dan atas nama program unggulan pemerintah. Anehnya, semakin sering rakyat berteriak, semakin kuat negara menutup mata dan telinga,” ujarnya.

Ia juga menilai sikap diam pemerintah sebagai representasi negara merupakan fakta ironis di tengah tuntutan pembangunan yang merata.

“Setiap rakyat bersuara, justru dicap sebagai pembangkang. Ini soal besar. Bagaimana kita mau bergerak kalau suara rakyat terus dibungkam?” katanya.

Dorong Publikasi dan Viral di Media Sosial

Lazarus menegaskan bahwa kondisi keterbelakangan Amfoang harus terus dipublikasikan, baik melalui media massa maupun media sosial. Ia menyebut skema viral sebagai salah satu cara efektif membuka mata pemerintah daerah hingga pusat.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu mengetahui kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan keberhasilan yang disampaikan pejabat.

“Sepertinya ada mekanisme menutup semua celah informasi negatif agar tidak sampai ke presiden. Yang disajikan hanya narasi keberhasilan. Masyarakat Amfoang tidak boleh putus asa. Harus terus bersuara,” tegasnya.

Isu DOB Amfoang Dinilai Belum Mendesak

Di tengah sorotan terhadap infrastruktur Amfoang, kembali mencuat isu pembentukan Amfoang sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Namun, Lazarus menilai wacana tersebut belum menjadi solusi mendesak jika kebijakan pembangunan masih belum inklusif.