Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026, meliputi Imlek, Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Nyepi, Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Paskah.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Senin (9/2/2026), mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan.”
HLM TPID ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia J. Nomleni, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, pimpinan perbankan, serta insan pers.
Inflasi Bukan Sekadar Angka Statistik
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa inflasi bukan hanya persoalan statistik, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Berbicara tentang inflasi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang isi dapur rakyat, daya beli keluarga kecil, dan kepastian hidup masyarakat. Stabilitas harga dan ketahanan pangan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Gubernur.
Ia menekankan komitmen Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga, terutama menjelang momentum hari raya keagamaan.
Kondisi Inflasi dan Ekonomi NTT
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, inflasi tahunan (year on year) NTT pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,34 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 4,77 persen, sementara terendah di Timor Tengah Selatan sebesar 2,38 persen.
Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan inflasi bulanan (month to month) sebesar 0,65 persen.
Sementara itu, perekonomian NTT pada Triwulan IV Tahun 2025 tumbuh 5,34 persen (yoy). Struktur ekonomi daerah masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,58 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 65,16 persen.
Pertumbuhan Harus Inklusif dan Berkeadilan
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita tidak bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik jika hanya dinikmati segelintir orang. Yang harus kita pastikan adalah efek tetesan ke bawah, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan pangan dan stabilitas harga merupakan fondasi ketahanan sosial NTT. Seluruh upaya pengendalian inflasi daerah, kata Gubernur, harus berpijak pada prinsip 4K, yakni Ketersediaan Stok, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi yang Efektif.
Rekomendasi Strategis TPID NTT
Dalam HLM TPID tersebut, disepakati sejumlah rekomendasi strategis jangka pendek dan jangka menengah–panjang untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di NTT.
Untuk jangka pendek, khususnya menghadapi combo festive season 2026, Pemerintah Provinsi NTT akan mengintensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dilaksanakan satu minggu sebelum HBKN, terutama menjelang Idul Fitri, Nyepi, dan Paskah.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bank Indonesia, serta BULOG, guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Pengawasan pasar juga akan diperkuat melalui sidak pasar oleh Satgas Pangan Provinsi NTT untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar, termasuk pengawasan ketat terhadap gudang-gudang guna mengantisipasi praktik penimbunan barang.
Di sisi produksi, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi risiko gagal panen akibat musim hujan, sementara dari sisi distribusi dilakukan penguatan pengawasan bongkar muat dan penyaluran barang di pelabuhan dan bandara melalui koordinasi dengan Pelindo dan Angkasa Pura. Pemerintah juga menyiapkan subsidi distribusi bagi komoditas tertentu yang mengalami tekanan inflasi.
Pada aspek komunikasi, pemerintah akan menggencarkan imbauan belanja bijak kepada masyarakat agar berbelanja secukupnya dan menghindari panic buying selama periode HBKN.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah Provinsi NTT mendorong penguatan keterhubungan antara petani, UMKM, dan pasar melalui NTT Mart, serta pengembangan komoditas unggulan daerah dengan peningkatan produktivitas, dukungan sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi digital. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
