Ia mempertanyakan kesiapan infrastruktur jika DOB Amfoang tetap dipaksakan.

“Kalau Amfoang DOB, sarana apa yang telah disediakan pemerintah? Apakah sarana ekonomi rakyat telah ada, standar pelabuhan, sekolah berstandar nasional, sarana kesehatan, atau bangun satu rumah sakit lalu bilang sudah bisa menjadi DOB?” tanyanya.

Minta Prioritaskan Infrastruktur, bukan DOB

Menurut GAMKI, pembahasan Amfoang seharusnya dimulai dari persoalan mendasar, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan jaringan telekomunikasi.

Minimnya akses tersebut dinilai berdampak besar terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan mental generasi muda Amfoang untuk bisa berkembang dan berdaya saing.

“Yang harus dilakukan saat ini bukan DOB, tapi prioritas anggaran untuk membangun Amfoang. Bukan saja dari Pemkab Kupang, tetapi juga Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat. Setelah itu dibenahi, baru bicara DOB Amfoang,” jelas Paulus.

GAMKI pun mendesak pemerintah di semua tingkatan untuk serius menyelesaikan polemik pembangunan di Amfoang dan mengalokasikan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Yang harus dibicarakan adalah ketersediaan anggaran prioritas pemerintah untuk Amfoang, bukan DOB Amfoang. Sehingga bisa membangun infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan SDM, agar Amfoang tidak menjadi daerah buangan ASN maupun PPPK Kabupaten Kupang,” pungkasnya. (rnc04)