Oelamasi, RakyatNTT.ID – Fraksi PDI Perjuangan-Partai Bulan Bintang (PBB) DPRD Kabupaten Kupang menegaskan sikap tetap solid serta meminta agar hubungan panas antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang segera diakhiri. Ketegangan antarlembaga dinilai berpotensi menghambat konsistensi pembangunan daerah.

Anggota Fraksi PDIP-PBB DPRD Kabupaten Kupang, Yohanis Mase, mengungkapkan bahwa konflik antara DPRD dan Pemkab Kupang bermula dari saling tuding terkait beredarnya informasi miring mengenai wacana pengurangan gaji sekitar 4.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkab Kupang tahun 2026.

Menurut Yohanis, wacana tersebut pada akhirnya tidak ditindaklanjuti menjadi kebijakan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, sehingga konflik tersebut seharusnya tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, persoalan utama yang justru harus segera diselesaikan adalah bagaimana DPRD dan Pemkab Kupang dapat duduk bersama untuk mencari solusi atas keterbatasan fiskal daerah.

“Kalau dalam bahasa agama itu kawan sekerja. Kalau sudah mitra dan kawan sekerja, hal-hal seperti ini tidak perlu diekspos ke media. Mestinya ada ruang untuk duduk bicara. DPRD memang punya kewenangan pengawasan terhadap pemerintah, tapi bukan untuk mempertajam konflik,” jelas Yohanis.