Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
“Sampai sekarang belum ada titik terang. Padahal Amfoang termasuk daerah 3T dan merupakan wilayah perbatasan antarnegara. Seharusnya menjadi wajah depan negara yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat (Pempus),” katanya.
Derita Rakyat Amfoang Tak Boleh Dianggap Normal
Menanggapi berbagai persoalan yang dialami masyarakat Amfoang—mulai dari terputusnya akses transportasi, mahalnya harga sembako, minimnya layanan kesehatan bagi ibu dan anak, hingga tertinggalnya pendidikan—DPRD NTT menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang normal.
“Ini situasi yang tidak boleh dinormalisasi. DPRD NTT, khususnya kami dari Dapil II, terus mendorong agar pemerintah bergerak cepat,” tegas Winston.
Ia menambahkan, sejak tahun 1958 hingga kini, wilayah Amfoang yang berada di garis terdepan Indonesia berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste seharusnya memiliki infrastruktur yang layak.
Sementara itu, Junus Naisunis mendesak agar Pemprov NTT segera membuka kembali jalur transportasi laut, jika jalur darat masih terkendala. Ia meminta Dinas Perhubungan NTT mengaktifkan kembali penyeberangan feri dan jalur perintis menuju Pelabuhan Naikliu, Amfoang Utara.
“Kalau jalur darat bermasalah, pemerintah wajib membuka jalur laut. Kapal perintis memang ada, tapi jadwalnya tidak menentu,” pungkasnya. (rnc04)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
