Oleh karena itu, DPRD mendorong agar proyek strategis jalan dan jembatan tersebut diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Khusus jalan dan jembatan Termanu, kebutuhannya sangat besar dan tidak mungkin ditangani APBD. Per meternya bisa mencapai Rp500 juta, sehingga harus didorong ke APBN. Proposalnya sudah diserahkan oleh Pemprov,” jelasnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Junus Naisunis. Ia menyebutkan bahwa akses transportasi darat di empat kecamatan wilayah Amfoang telah terputus total.

Meski masih terdapat jalur alternatif seperti Lelogama–Manubelon yang menghubungkan Amfoang Selatan dan Amfoang Barat Daya, kondisi jalan tersebut masih berupa pengerasan dan belum memadai.

Selain itu, jalur Timau–Naikliu juga menjadi akses alternatif, namun medan yang terjal dan kondisi jalan yang kerap rusak membuat jalur tersebut sulit dilalui.

“Untuk jalur poros utara, jembatan Termanu dan Kapsali memang merupakan jalan provinsi. Namun sampai saat ini upaya pembangunan berulang kali terkendala keterbatasan dana,” ujar Junus.

Amfoang Daerah 3T, DPRD Desak Perhatian Serius

Kendala anggaran di tubuh Pemprov NTT menjadi sorotan DPRD. Junus mengungkapkan, hampir seluruh fraksi DPRD telah meminta Pemprov NTT mengusulkan pembangunan infrastruktur Amfoang ke Pemerintah Pusat sejak tahun 2025. Namun hingga kini belum ada kepastian tindak lanjut dari pemerintah pusat.