Fakta DOB Amfoang: Bermula dari Propaganda Politik, Terkendala Batas RI-RDTL dan Minim PAD

Sikap penolakan itu kembali ditegaskannya dalam pertemuan di Desa O’aem II. Kala itu, menurut Ayub, warga Amfoang turut mendukung argumentasinya bahwa wilayah tersebut belum layak dimekarkan.

Baca Juga:Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook, Negara Rugi Rp1,5 Triliun

Namun saat memasuki masa kampanye Pilkada 2014, sikap penolakannya justru dijadikan “peluru politik” oleh lawan politik. Isu “Bupati Bodoh dan Disclaimer” hingga ajakan “Boleh Siapa Saja Yang Penting Jangan YuRi (Ayub Titu Eki dan Korinus Masneno)” sempat beredar luas.

Ayub bahkan mengaku sempat menyatakan kepada masyarakat agar tidak memilih dirinya jika memang dianggap tidak layak.

“Walau demikian saya tidak pergi kampanye di Amfoang Timur, tapi saya tetap menang telak,” tegasnya.

Baca Juga:Undana Kukuhkan 1.421 Wisudawan Periode II 2026, Ini Daftar 9 Lulusan Terbaik dengan IPK Tertinggi

Proses DOB Amfoang Tersendat

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Ayub mengaku menerima aspirasi tokoh masyarakat dan pemuda dari enam kecamatan Amfoang yang meminta dukungan penuh untuk memprioritaskan DOB Amfoang.

Permintaan itu dikabulkan secara adat maupun administratif. Panitia Persiapan DOB Amfoang pun dibentuk, dan DPRD menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar untuk mendukung proses administratif.

“Karena saya dukung, maka proses itu berjalan,” jelasnya.

Baca Juga:Maroko Singkirkan Belanda Lewat Adu Penalti, Oranje Tersingkir di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Namun hingga akhir masa jabatannya, status DOB Amfoang belum juga terealisasi.

Kendala Batas RI-RDTL dan Minim Persatuan

Ayub mengungkapkan, salah satu hambatan utama DOB Amfoang adalah persoalan batas negara antara Amfoang Timur dan Distrik Oecusse, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).