Jakarta, RakyatNTT.ID Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan perubahan mendasar dalam metode pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menilai, sistem yang selama ini mengandalkan jumlah penduduk semata belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah dengan luasan geografis besar seperti Papua dan Kalimantan.

Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Anggota DPR RI di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026).

Iklan

Keadilan Representasi dalam Bingkai NKRI

Dalam pandangannya, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjunjung tinggi kebhinekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tercermin dalam sistem representasi politik di parlemen.

Menurut Bahlil, kebhinekaan dan bentang geografis Indonesia merupakan aset terbesar bangsa yang harus dijaga melalui prinsip keadilan dalam keterwakilan setiap daerah.

“Kalau mau mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, keadilan itu kunci. Wilayah seperti Papua dan Kalimantan, kalau hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, itu sudah tidak adil,” ujar Bahlil.

Papua Luas, Kursi DPR Minim

Bahlil menyoroti ketimpangan representasi antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa, khususnya Papua. Ia menyebutkan bahwa meskipun luas wilayah Papua mencapai lebih dari tiga kali lipat Pulau Jawa, jumlah kursi DPR yang diperoleh sangat jauh lebih sedikit.