“Kalau dalam juknis harus satu jenis buah, kenapa di lapangan bisa tiga macam? Ini berpotensi menimbulkan selisih harga,” ujar Alfred.

Ia juga mengungkap dugaan adanya selisih antara harga yang diajukan pemasok dengan harga yang digunakan di dapur, yang menurutnya berpotensi membuka ruang penyimpangan anggaran.

Soroti Akses dan Standar Kebersihan

Araksi turut mengkritik pembatasan akses terhadap dapur MBG. Alfred menilai dapur pengolahan makanan untuk anak-anak seharusnya terbuka terhadap pengawasan publik dan media.

“Kami menduga ada yang disembunyikan, karena media dan publik dibatasi masuk. Padahal ini produksi makanan, bukan hal yang harus dirahasiakan,” katanya.

Selain itu, ia mempertanyakan standar kebersihan, pengelolaan limbah, penggunaan peralatan, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi tenaga kerja dapur. Hingga kini, Araksi mengaku belum memperoleh data lengkap terkait uji kesehatan karyawan dapur MBG di TTS.

Minta Evaluasi Menyeluruh

Meski demikian, Araksi menegaskan tetap mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Araksi meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di TTS, termasuk pengawasan penggunaan anggaran, kesiapan daerah, serta dampaknya terhadap status gizi anak.