“Potensi konflik kepentingannya sangat tinggi. Proses ini berpotensi bias dan hanya menjadi ruang formalitas belaka,” tegasnya.

Kekhawatiran MK Dilemahkan Kepentingan Politik

Dari kalangan akademisi, Siti Zahra dari Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menilai pergantian calon hakim MK secara kilat ini memperlihatkan kuatnya unsur politis.

“Sarat sekali unsur politik. Publik bertanya, mengapa harus Adies Kadir, yang belakangan juga viral dengan pandangan-pandangan kontroversial,” ujarnya.

Zahra mengingatkan, pengisian MK oleh figur berlatar belakang politisi berpotensi melemahkan independensi lembaga tersebut.

“MK adalah tumpuan terakhir pencari keadilan. Jika diisi orang yang punya kepentingan politik, polemik di kemudian hari sangat mungkin terjadi,” katanya, menyinggung polemik putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.

Golkar Proses PAW, Putri Adies Kadir Berpeluang Gantikan Kursi DPR

Adela Kanasya Adies, putri kandung Adies Kadir

Seiring penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK, Partai Golkar akan memproses Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk mengisi kursinya di DPR RI.