MPP juga akan menjadi pusat informasi layanan pemerintahan, mulai dari pengurusan perizinan usaha, administrasi kependudukan, hingga layanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

faperta cup
Baca Juga:Faperta Cup XXXIX Resmi Bergulir, 22 Tim Perebutkan Gelar Juara di Stadion Oepoi

Dorong Kemudahan Investasi

Selain memudahkan masyarakat, Mal Pelayanan Publik juga diharapkan mampu menarik minat investor. Melalui MPP, para pelaku usaha dapat memperoleh layanan perizinan serta informasi terkait potensi investasi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kupang.

“MPP ini bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga memberi kemudahan bagi investor yang ingin berusaha di Kabupaten Kupang,” jelas Bupati Yosef.

Iklan

Tindak Lanjut Evaluasi KemenPAN-RB

Sebagai informasi, Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 oleh KemenPAN-RB.

Baca Juga:Polres Alor Gelar Apel Operasi Patuh Turangga 2026, Kapolres Tekankan Disiplin Berlalu Lintas

Berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 9 Januari 2026, Kabupaten Kupang berada pada indeks 1,97 dengan kategori D (cukup).

Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.