Jakarta, RakyatNTT.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dalih efisiensi anggaran sebagai logika yang keliru dan berpotensi membahayakan demokrasi.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyebut jika alasan efisiensi dijadikan dasar utama, maka pemilihan kepala daerah seharusnya tidak perlu dilakukan sama sekali.

“Kalau bicaranya efisiensi, enggak usah ada pemilihan DPRD juga. Sekda saja atau ASN saja bikin jadi kepala daerah, enggak usah kita pilih. Berdasarkan tim pansel saja, itu sama sekali enggak pakai duit,” kata Deddy dalam talkshow di stasiun televisi swasta nasional, Kamis (1/1/2025).

Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Deddy juga menyoroti waktu munculnya usulan Pilkada melalui DPRD yang dinilainya sarat kepentingan politik. Menurutnya, wacana tersebut baru menguat setelah koalisi pemerintah memenangkan kontestasi politik nasional.

“Usul disampaikan setelah koalisi pemerintah memenangkan pertarungan satu tahun. Saya yakin kalau ini diangkat sebelum Pilpres, sebelum Pileg, bubar semua tuh,” tegasnya.

Ia menilai momentum tersebut memperkuat dugaan bahwa wacana Pilkada DPRD lebih bernuansa politik ketimbang solusi kebijakan.

Pilkada Serentak Dinilai Tidak Boros Anggaran

Sebagai Anggota Komisi II DPR, Deddy meminta semua pihak jujur melihat sumber pemborosan anggaran dalam Pilkada. Dari sisi penyelenggaraan, ia menegaskan Pilkada tidak akan menambah biaya signifikan jika digelar serentak dengan pemilu lainnya.

“Kalau Pilkada disatukan dengan pemilu DPR, DPRD, atau Pilpres, tidak ada biaya tambahan kecuali cetak surat suara,” ujarnya.

Mahar Politik Disebut Dosa Partai

Terkait mahalnya biaya pasangan calon dan maraknya politik uang, Deddy menyebut akar masalah justru berasal dari internal partai politik sendiri, terutama praktik mahar politik.

“Saya punya pengalaman, satu kursi bisa sampai miliaran rupiah. Saya dengar bahkan bisa dua miliar. Itu partai politik yang bikin,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika partai konsisten mengusung calon berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, maka kebutuhan akan politik uang akan berkurang secara signifikan.

“Masalahnya partai sendiri memilih orang tanpa melihat rekam jejak. Akhirnya siapa yang punya uang, itu yang jalan,” kritik Deddy.

Soroti Peran Penyelenggara dan Penegakan Hukum

Deddy juga menegaskan bahwa praktik politik uang dan pemborosan anggaran tidak bisa dilepaskan dari peran penyelenggara pemilu, pengawas, serta lemahnya penegakan hukum.

“Ini sama saja elu yang berbuat elu yang menyalahkan orang lain. Blaming the victim,” pungkasnya.

PDIP pun menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada langsung sebagai bagian penting dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. (*/rnc)