“Kalau Pilkada disatukan dengan pemilu DPR, DPRD, atau Pilpres, tidak ada biaya tambahan kecuali cetak surat suara,” ujarnya.

Mahar Politik Disebut Dosa Partai

Terkait mahalnya biaya pasangan calon dan maraknya politik uang, Deddy menyebut akar masalah justru berasal dari internal partai politik sendiri, terutama praktik mahar politik.

“Saya punya pengalaman, satu kursi bisa sampai miliaran rupiah. Saya dengar bahkan bisa dua miliar. Itu partai politik yang bikin,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika partai konsisten mengusung calon berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, maka kebutuhan akan politik uang akan berkurang secara signifikan.

“Masalahnya partai sendiri memilih orang tanpa melihat rekam jejak. Akhirnya siapa yang punya uang, itu yang jalan,” kritik Deddy.

Soroti Peran Penyelenggara dan Penegakan Hukum

Deddy juga menegaskan bahwa praktik politik uang dan pemborosan anggaran tidak bisa dilepaskan dari peran penyelenggara pemilu, pengawas, serta lemahnya penegakan hukum.

“Ini sama saja elu yang berbuat elu yang menyalahkan orang lain. Blaming the victim,” pungkasnya.

PDIP pun menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada langsung sebagai bagian penting dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. (*/rnc)