Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Lewoleba, RakyatNTT.ID – Bantuan alat tangkap berupa pukat, freezer box (chest freezer), dan sarana pendukung lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata Tahun 2025 terbukti memberikan dampak nyata bagi peningkatan perekonomian nelayan setempat.
Sejak bantuan tersebut diterima, pendapatan nelayan mengalami lonjakan signifikan. Rata-rata penghasilan bulanan yang sebelumnya berada di bawah Rp10 juta, kini meningkat hingga menembus lebih dari Rp10 juta per bulan, tergantung kondisi cuaca dan hasil tangkapan.
Salah satu nelayan penerima manfaat, Mahmud Dahlan, warga Kampung Nyamuk, Kelurahan Lewoleba Tengah, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan pemerintah daerah.
“Sebelum ada bantuan ini, saya hanya menggunakan bodi kapal 3 GT. Sekarang dengan pukat hanyut lima pis, saya bisa melaut dengan lebih baik dan hasilnya juga lebih memuaskan,” ujar Mahmud saat ditemui di kediamannya, Rabu (14/1/2026).
Mahmud menambahkan, meskipun hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan badai, bantuan alat tangkap sangat membantu meningkatkan produktivitas, terutama untuk ikan tongkol, cakalang, dan beduk. Ia juga berharap program bantuan dapat berlanjut agar anaknya yang juga berprofesi sebagai nelayan bisa memperoleh kapal bodi 2 GT untuk beroperasi secara mandiri.
“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Bupati Lembata, yang telah membantu kami melalui pengadaan pukat ini,” katanya.
Hal senada disampaikan nelayan lainnya, Fandi Pramulia, yang merasakan langsung manfaat bantuan pukat porsein atau pukat cincin. “Dengan pukat yang baru, hasil tangkapan kami semakin baik dan aktivitas melaut di sekitar Teluk Lewoleba menjadi lebih optimal,” ungkap Fandi saat ditemui di Kubur China, Kelurahan Lewoleba Tengah.
Tantangan Infrastruktur dan Pemasaran
Meski pendapatan nelayan meningkat, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal infrastruktur, logistik, dan pemasaran ikan. Keterbatasan transportasi laut menjadi kendala utama distribusi hasil tangkapan ke luar daerah.
Anggota kelompok pengolah dan pemasar ikan Sinar Wulan, Megawati Abubakar, menjelaskan bahwa pengiriman ikan ke Kupang dan Atambua hanya mengandalkan kapal feri yang beroperasi seminggu sekali.
“Kondisi ini sangat membatasi kecepatan distribusi dan berpengaruh terhadap kualitas ikan,” jelas Megawati.
Pemasaran ikan ke daerah yang lebih jauh seperti Surabaya juga masih terkendala keterbatasan freezer box. Padahal, jaringan pemasaran telah tersedia.
“Kami sudah siap dengan pasar. Yang kami butuhkan sekarang adalah tambahan modal dan alat beku yang memadai,” ujarnya.
Saat ini, bantuan pemerintah berupa 10 unit freezer box dinilai cukup membantu. Namun, untuk menjangkau pasar Jawa dengan volume besar, dibutuhkan fasilitas pembekuan yang lebih memadai.
Beban Biaya SKA dan BBM
Selain kendala logistik, persoalan biaya Surat Keterangan Asal Ikan (SKA) juga menjadi keluhan pelaku usaha perikanan. Megawati menyebut biaya SKA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT cukup memberatkan.
“Untuk ikan cakalang, biaya SKA bisa mencapai Rp10.000 per kilogram. Kalau kirim tiga ton, biayanya bisa sampai Rp30 juta hanya untuk surat,” ungkapnya.
Ia berharap pengurusan SKA dapat dilakukan di tingkat Kabupaten Lembata melalui Dinas Perikanan, sehingga biaya lebih terjangkau.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah ketersediaan BBM untuk melaut. Mahmud mengaku kerap harus mengantre hingga tiga hari hanya untuk mendapatkan 20 liter minyak di SPBU.
“Kalau tidak dapat, kami terpaksa beli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal. Ini sangat membebani biaya operasional,” keluhnya.
Harapan Nelayan Lembata
Para nelayan berharap pemerintah daerah dan pusat dapat terus memberikan dukungan berkelanjutan, baik melalui penambahan alat tangkap, perbaikan sistem distribusi BBM, kemudahan perizinan, maupun penguatan fasilitas pemasaran ikan.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, khususnya Dinas Perikanan dan Bupati. Ke depan, kami berharap bantuan dan kebijakan yang lebih berpihak agar nelayan bisa semakin mandiri dan sejahtera,” pungkas Fandi.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, sektor perikanan di Kabupaten Lembata diharapkan mampu tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
