Jakarta, RakyatNTT.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencuat usai Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurut Sarmuji, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Golkar konsisten, urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden, baik soal waktu, cakupan, alasan, maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menegaskan bahwa pergantian menteri maupun wakil menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujar Herman.

“Silakan jika itu kebutuhan presiden,” sambungnya.

Isu reshuffle mencuat setelah DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1/2026) resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dengan penunjukan tersebut, Thomas melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Hingga saat ini, posisi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas Djiwandono belum diisi. Kondisi ini memunculkan spekulasi publik terkait kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Di sisi lain, muncul pula celetukan mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut bakal merapat ke eksekutif. Hal itu dilontarkan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat rapat di DPR pada Senin (26/1/2026).

Menanggapi hal tersebut, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa dirinya saat ini masih menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI.

“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budisatrio di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Meski isu reshuffle terus bergulir, baik Golkar maupun Demokrat menegaskan sikap yang sama: seluruh keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. (*/rnc)