Jakarta, RakyatNTT.ID – Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur prioritas di Kabupaten Sumba Barat.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (27/1/2026) tersebut menghasilkan komitmen kuat dari Kementerian PU untuk mendukung program sanitasi dan pengembangan olahraga di daerah.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Yohanis menyampaikan tiga usulan utama. Pertama, pembangunan Jembatan Kabukarudi Hangkapu di Kecamatan Lamboya guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Kedua, program bronjongisasi yang akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan untuk mengantisipasi erosi dan longsor. Ketiga, pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Gelora Padaeweta sebagai pusat pembinaan dan prestasi olahraga masyarakat Sumba Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo merespons positif usulan tersebut dan menyatakan kesiapan kementerian untuk memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Usai pertemuan dengan Menteri PU, Bupati Yohanis Dade bersama Asisten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumba Barat, serta perangkat daerah terkait melanjutkan audiensi dengan Direktorat Sanitasi di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dalam audiensi tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan harapan agar dukungan pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan sanitasi daerah sebagai bagian dari upaya penyehatan lingkungan dan pencegahan stunting.

Bupati juga menjelaskan kesiapan dokumen penunjang untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang direncanakan pada tahun 2026. Selain itu, disampaikan pula rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di enam kecamatan, dengan sejumlah dokumen pendukung yang telah disiapkan, antara lain UKL-UPL, Feasibility Study (FS), serta Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam).

Isu drainase lingkungan juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut, terutama untuk mengatasi persoalan banjir musiman yang kerap terjadi di beberapa wilayah Sumba Barat.

Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Sanitasi Dirjen Cipta Karya memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah. Ia menyarankan agar Pemkab Sumba Barat memprioritaskan penyusunan dokumen UKL-UPL, kecuali untuk proyek dengan kapasitas di atas 10.000 penduduk yang mewajibkan penyusunan FS. Dokumen Rispam dinilai perlu disiapkan untuk program berskala besar dan disarankan diajukan melalui pendanaan APBN.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah menyampaikan surat resmi kepada Menteri PU cq. Dirjen Cipta Karya, serta melibatkan balai wilayah dan tim sanitasi untuk pendampingan teknis, termasuk melalui pertemuan daring.

“Persiapan di tahun 2026 berarti realisasi APBN 2027. Usulkan IPLT didanai pusat, sekaligus program Sanimas untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan TPS3R dengan Resource Center yang siap. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan surat kesiapan menerima aset, sertifikat hak pakai lahan, serta kesesuaian lokasi dengan RTRW,” tegasnya.

Sejumlah program yang dinilai dapat segera diajukan meliputi IPLT, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi dan olahraga demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (*/rnc)