“Semua putusannya pada dasarnya mengatakan bahwa yang namanya pemilihan yang demokratis adalah pemilihan secara langsung. Jadi rule dan relnya sebenarnya sudah lebih dari jelas,” kata Bivitri dalam sebuah talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional, dikutip Sabtu (3/1/2025).

Biaya Formal dan Informal dalam Pilkada

Terkait alasan tingginya biaya Pilkada, Bivitri mengajak publik untuk menelaah secara jernih jenis biaya yang dimaksud. Ia membagi biaya demokrasi ke dalam dua kategori, yakni biaya formal dan biaya informal.

Menurut Bivitri, biaya yang sering dianggap membengkak justru berasal dari praktik-praktik informal yang sulit dibuktikan secara hukum, namun dipahami bersama keberadaannya, termasuk fenomena politik uang.

“Kalau dibilang masyarakat memilih karena ‘isi tas’, pertanyaannya siapa yang mengisi tas itu?” tegasnya.

Sistem Kepartaian Perlu Dibongkar

Bivitri menilai persoalan biaya demokrasi tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik dan desain sistem pemilu yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, jika ingin menekan biaya politik, yang harus dibenahi adalah sistem kepartaian dan mekanisme pemilu, bukan justru mengurangi hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.