“Bukannya malah mundur lagi ke masa Orde Baru. Jadi saya kira, kita harus menelaahnya pakai pohon masalah,” pungkas Bivitri.

Pernyataan ini menegaskan bahwa mahalnya biaya Pilkada seharusnya menjadi momentum evaluasi sistem demokrasi, bukan alasan untuk mengurangi prinsip dasar kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah. (*/rnc)