Persoalan lain yang disoroti Alfred adalah keterbatasan akses terhadap tanah, baik untuk tempat tinggal maupun pengembangan usaha produktif. Di sisi lain, infrastruktur dasar yang belum memadai, seperti listrik, air bersih, dan jalan, menjadi penghambat utama aktivitas ekonomi serta pelayanan publik.

Alfred juga menilai bahwa pola hidup masyarakat turut dipengaruhi oleh minimnya edukasi, pendampingan, serta keteladanan dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan.

Menurutnya, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar program seremonial atau bantuan jangka pendek.

“Tanpa keberanian melakukan pembenahan struktural dan pemerataan akses, kemiskinan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi,” tegas.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao ini berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadikan persoalan kemiskinan struktural sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan, agar keadilan sosial benar-benar dirasakan hingga ke wilayah paling pinggir negeri. (rnc)