So’E, RakyatNTT.ID – Pada Jumat (31/10/2025), Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.

Kedatangan Wamen Veronica disambut hangat oleh Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, bersama jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan organisasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Army Konay menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan di daerah.

“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Timor Tengah Selatan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan Kementerian PPPA terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah kami,” ujar Army Konay.

Tantangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di TTS

Dalam sesi dialog bersama Wamen P3A, Army Konay memaparkan berbagai tantangan utama yang masih dihadapi Kabupaten TTS dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Beberapa tantangan yang kami hadapi antara lain masih adanya kasus kekerasan berbasis gender, tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, topografi wilayah yang sulit dijangkau juga menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pendampingan bagi korban kekerasan di pedesaan.

Data dan Kondisi Sosial-Ekonomi Kabupaten TTS

Army Konay juga menyampaikan data terkini terkait profil demografis dan ekonomi Kabupaten TTS.

Kabupaten dengan luas 3.955,36 km² ini terdiri dari 32 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk 475.346 jiwa, yang terdiri dari 239.748 perempuan dan 235.598 laki-laki.

Mayoritas masyarakat TTS bekerja di sektor pertanian dan peternakan, sementara partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih terbatas karena minimnya akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus dan Pemberdayaan Ekonomi

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten TTS telah melakukan sejumlah langkah strategis.

Di antaranya, penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat kabupaten, serta kerjasama lintas sektor dengan lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum.

“Kerja sama lintas sektor ini kami lakukan bersama LSM, tokoh masyarakat, pendidik, serta aparat hukum agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dicegah dan ditangani secara tuntas,” tutur Army Konay.

Selain itu, Pemkab TTS juga mendukung pengembangan UMKM dan komunitas ekonomi lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian perempuan di tingkat rumah tangga dan desa.

Kemitraan Bersama Lembaga Mitra

Dalam penjelasannya, Army Konay menyebutkan sejumlah mitra strategis yang selama ini aktif mendukung program pemberdayaan perempuan dan anak di TTS, antara lain:

  • Sanggar Suara Perempuan (SSP)
  • Plan Internasional Indonesia
  • Wahana Visi Indonesia (WVI)
  • ICRAF
  • CIS-Timor

Melalui kolaborasi ini, berbagai kegiatan edukasi, pendampingan hukum, serta program perlindungan sosial telah dijalankan di berbagai wilayah TTS.

Menuju Kabupaten Layak Anak dan Ramah Gender

Wakil Bupati Johny Army Konay menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Kabupaten TTS sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan hingga tingkat desa, peningkatan kapasitas petugas lapangan, dan dukungan regulasi daerah.

“Kami berharap kunjungan kerja Ibu Wakil Menteri P3A dapat memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, serta membuka peluang kolaborasi baru terutama dalam penguatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis potensi lokal,” tegas Army.

Penerimaan Adat di Kantor Sanggar Suara Perempuan

Wamen Veronica Tan dan rombongan tiba di Kantor Sanggar Suara Perempuan TTS sekitar pukul 20.00 WITA dan diterima secara adat oleh tokoh masyarakat.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Direktur Yayasan SSP, Sekda TTS, Ketua Tim Penggerak PKK, Forkopimda, serta perwakilan NGO yang bergerak di bidang perempuan dan anak.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. (rnc26)