Kefamenanu, RakyatNTT.ID Tiga pejabat tinggi negara, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, melakukan kunjungan kerja ke lokasi transmigrasi SP 1 Ponu, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung perkembangan kawasan transmigrasi yang menjadi salah satu prioritas pembangunan permukiman dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan RI–RDTL. Selain itu, rombongan kementerian juga melakukan penyerahan sertifikat hak milik tanah kepada warga transmigran yang menetap di kawasan Ponu.

Penguatan Permukiman, Infrastruktur, dan Ekonomi Kreatif

Dalam agenda tersebut, Menko AHY menekankan pentingnya sinkronisasi antara program transmigrasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi kreatif lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Iklan

Program transmigrasi di SP 1 Ponu diarahkan agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengoptimalkan potensi wilayah, serta memberikan kepastian legalitas tanah bagi masyarakat.

Ribuan Warga Sambut Meriah Kedatangan Rombongan

Rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 13.20 WITA dan disambut meriah oleh ribuan warga. Ratusan pelajar SD, SMP, dan SMA berbaris rapi sambil mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan.

Setibanya di area acara, para pejabat disambut dengan tutur adat takanab, pengalungan selendang, serta tarian tradisional yang mengiringi perjalanan menuju tenda utama, disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat.

Pejabat Daerah Hadir Lengkap

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP., MA, Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H, Brigjen Joao Xavier Barreto Nunes, mantan Danrem 161/Wira Sakti Kupang, Anggota DPRD TTU, Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, S.I.K., M.M dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigran melalui program terintegrasi lintas kementerian. (*/rnc)