Ia mencontohkan, Gubernur Bali I Wayan Koster meminta adanya relaksasi pembayaran utang PEN, meski tanpa bunga, karena banyak daerah lain — seperti Maluku — masih terbebani bunga pinjaman tersebut.

“Beberapa daerah bukan tidak mau membayar, tetapi berharap ada penundaan atau relaksasi pembayaran utang PEN,” kata Tamsil.

Purbaya Tanggapi Keluhan: Tidak Ada Sentralisasi, Daerah Diminta Perbaiki Belanja

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa TKD tahun 2026 akan turun Rp226,9 triliun, sementara program prioritas pemerintah pusat naik Rp447,2 triliun.

Menurutnya, kondisi ini bukan bentuk sentralisasi anggaran, melainkan upaya menyesuaikan efektivitas belanja daerah yang masih rendah.

“Harusnya manfaat di daerah tetap tinggi. Tapi karena belanja daerah belum efisien, seolah-olah ini seperti kembali ke era sentralisasi,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah pusat tidak mengubah arah desentralisasi fiskal, melainkan meminta daerah mengoptimalkan anggaran yang masih tersimpan di bank.

“Banyak daerah masih punya dana besar tapi belum dibelanjakan. Habiskan dulu uangnya untuk program prioritas baru bicara soal kekurangan anggaran,” tegasnya.

Pemerintah dan DPD Sepakat Perkuat Sinergi Fiskal

Dalam rapat tersebut, Menkeu meminta dukungan anggota DPD untuk membantu menjelaskan ke daerah agar tidak salah persepsi terhadap kebijakan pemerintah pusat.