Lebih lanjut, ia menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap jaminan prioritas pembangunan nasional di tingkat daerah, termasuk pemenuhan alokasi 20% anggaran pendidikan dan dukungan terhadap layanan dasar kesehatan.

Ia menegaskan, daerah seperti Sabu Raijua sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar.

“Jika dana transfer dipotong, bagaimana Kementerian Keuangan memastikan bahwa target pembangunan nasional tetap berjalan di daerah seperti Sabu Raijua? Jangan sampai kebijakan fiskal pusat justru menghambat pemenuhan hak dasar masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Hilda Manafe meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan pemotongan TKD, khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah di Provinsi NTT.

“Kebijakan fiskal harus berpihak pada keadilan dan pemerataan pembangunan. Jangan biarkan daerah dengan keterbatasan justru semakin tertinggal,” pungkasnya. (rnc)