Jakarta, RakyatNTT.ID – Ahli hukum sekaligus mantan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (Uhamka), Prof. Tono Saksono, menilai aparat kepolisian seharusnya bersikap independen dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

reskrim-polda
Baca Juga:Pemeriksaan Tiga Anggota DPRD TTU dan Dokter Hewan di Kasus Dugaan Intimidasi dr. Icha Ditunda

Dalam pernyataannya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (18/11/2025), Tono menyebut ada kesan polisi tidak berdiri di posisi netral.

“Polisi harusnya berdiri di tengah. Polisi seolah-olah berpihak ke pengadunya,” ujar Tono.

Iklan

Menurutnya, tugas utama kepolisian adalah mencari dan menunjukkan kebenaran. Namun, ia menilai hal tersebut belum terlihat dalam penanganan perkara yang kini menjerat Roy Suryo dan rekan-rekannya.

febrie-3
Baca Juga:Mantan Kajati NTT Febrie Adriansyah jadi Tersangka Korupsi dan TPPU, Pernah Tangani Kasus NTT Fair

Pertanyakan Pernyataan ‘Identik’ Soal Ijazah Jokowi

Prof. Tono juga mengkritik pernyataan penyidik Polda Metro Jaya yang menyebut ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding yang dianalisis.

Ia menilai, pernyataan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah dan transparan.

“Identik itu prosesnya bagaimana? Yang dibandingkan dengan apa? Bagaimana cara membandingkannya? Tidak bisa diumumkan hanya hasilnya saja,” tegasnya.

febrie
Baca Juga:Pelimpahan Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung Dinilai Berpotensi Langgar Hukum Acara Pidana

Tono menekankan, proses forensik dokumen adalah aspek penting yang wajib dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan atau tafsir yang keliru.

Delapan Orang Sudah jadi Tersangka

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang bergulir sejak awal tahun kini telah memasuki tahap penyidikan lanjutan. Polda Metro Jaya menetapkan delapan tersangka pada 7 November 2025, yang terbagi dalam dua klaster.

Klaster pertama:

febrie
Baca Juga:Pelimpahan Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung Dinilai Berpotensi Langgar Hukum Acara Pidana
  • Eggi Sudjana
  • Kurnia Tri Rohyani
  • Damai Hari Lubis
  • Rustam Effendi
  • Muhammad Rizal Fadillah

Klaster kedua:

  • Roy Suryo
  • Rismon Hasiholan Sianipar
  • Tifauziah Tyassuma (Dokter Tifa)

Kasus ini terus menyedot perhatian publik, terutama karena melibatkan figur-figur publik dan advokat yang selama ini lantang mengkritik pemerintahan. (*/rnc)