Jakarta, RakyatNTT.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menekan angka kematian akibat tuberkulosis (TBC).

Menurut Tito, pengalaman Pemda saat mengendalikan pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sinergi lintas pemerintahan mampu menangani masalah kesehatan secara efektif. Prinsip yang sama, kata dia, harus diterapkan dalam percepatan penanganan TBC sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus dan kematian akibat TBC.

“Ini menjadi atensi serius bagi kita. Penanganan TBC harus menjadi perhatian dan prioritas semua daerah,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penuntasan TBC di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Mendagri meminta pemerintah daerah menjadikan penanganan TBC sebagai prioritas utama, termasuk dengan membentuk tim khusus di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Langkah strategis seperti evaluasi rutin, screening massal, serta koordinasi lintas sektor dinilai penting agar program berjalan optimal.

Selain TBC, Tito juga mendorong Pemda berperan aktif mengawasi pelaksanaan Program MBG. Dengan melibatkan Dinas Kesehatan, ahli gizi, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan kualitas makanan sehat, aman, dan bergizi untuk anak-anak Indonesia.

Optimisme pemerintah terhadap target penuntasan TBC dan keberhasilan MBG didasarkan pada pengalaman pengendalian pandemi Covid-19.

Menurut akademisi Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, pola co-governance saat Covid-19 bisa menjadi model terbaik: pusat menetapkan standar, sementara Pemda memastikan eksekusi lapangan.

Pelajaran dari pandemi jelas: kebijakan publik hanya akan berhasil jika Pemda dilibatkan penuh. Dengan keterlibatan aktif daerah, kepercayaan masyarakat meningkat, dan masa depan program kesehatan nasional lebih terjamin. (*/rnc)