Atambua, RakyatNTT.ID — Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.

Baca Juga:Gubernur NTT Hadiri Wisuda Ke-26 UNIPA Maumere: Tekankan Sinergi, Dampak, dan Keberlanjutan

Acara pelantikan berlangsung di Aula Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Jumat (24/10/2025).

Dalam pelantikan tersebut, para pejabat yang diangkat menempati posisi strategis di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya:

  1. Frederikus Bere Mau, ST – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah
  2. Riene Bere Baria, ST – Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Belu
  3. Marsianus Loe Mau, SH – Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM
  4. Romualdus Th. J. Manek, S.Pt – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
  5. Vincensius Kurniawanlaka, ST – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  6. Fransiskus X. Asten, S.Sos – Kepala Pelaksana BPBD Belu

Adapun beberapa pejabat lainnya yang menduduki posisi strategis di OPD, yakni:

Baca Juga:Siswi SDK St. Yoseph 3 Kupang Wakili NTT di Pentas Nasional Pemilihan Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2025
  1. Elvicencius Martins, S.IP sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan
  2. Elly Ch. Rambitan, SH sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda
  3. Anselmus Lopez, SE sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  4. Jules C.C.M.A. Ando, SE sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
  5. Apolinaris Manek Susar, S.Sos sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  6. Januaria Nona Alo, S.IP sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  7. Maria Sabina Mau Taek, S.P sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
  8. Drs. Nikolaus U. Kundjibirri sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bupati Belu: Jabatan Harus Profesional dan Berorientasi Pelayanan

Dalam sambutannya, Bupati Belu Willybrodus Lay menegaskan bahwa seluruh jabatan yang diberikan bersifat strategis dan profesional, bukan hasil pertimbangan politik.