Lebih dari dua pertiga ekonomi TTS digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, bukan produksi. Artinya masyarakat lebih banyak menghabiskan daripada menciptakan nilai baru. Inilah yang membuat ekonomi daerah terasa hidup di permukaan, tapi rapuh di dalam. Seolah-olah bergerak, padahal tak benar-benar tumbuh. Dan ironisnya, sebagian besar anggaran daerah justru habis untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, perjalanan dinas, dan urusan administratif yang tak menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang. Dari Rp 1,56 triliun APBD, sekitar Rp 1,07 triliun terserap untuk biaya operasional pemerintahan. Hanya sebagian kecil yang benar-benar menyentuh pembangunan.

Di tengah kenyataan itu, angka kemiskinan ekstrem masih bertahan di kisaran 17% atau sekitar 80 ribu jiwa. Sebuah angka yang seharusnya mengusik nurani, terutama karena tanah ini sebenarnya subur dan penuh sumber daya. Maka jelas bahwa masalah TTS bukan sekadar soal kekurangan dana, melainkan soal cara pandang terhadap pembangunan dan keberanian untuk berubah.

Selama ini, banyak daerah bergantung pada transfer pusat seolah itu hal wajar. Tapi ketergantungan yang terlalu lama akan melahirkan ketidaktangguhan. TTS membutuhkan keberanian untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kebiasaan itu. Potensi lokal seperti jeruk keprok Soe, pantai Oetune, batu Kolbano, dan Gunung Mutis harus diperlakukan sebagai sumber ekonomi baru, bukan sekadar kebanggaan geografis. Industri kecil harus tumbuh, koperasi perlu dihidupkan kembali, dan BUMDes harus benar-benar menjadi motor ekonomi, bukan sekadar nama dalam laporan.