Kupang, RakyatNTT.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Nusa Tenggara Timur) akhirnya memberikan klarifikasi terkait kritik publik atas tunjangan transportasi dan perumahan anggota dewan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025.

Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, dalam konferensi pers di Kupang, Sabtu (6/9/2025), menyampaikan apresiasi atas perhatian media dan masyarakat terhadap isu tersebut.

DPRD Ikuti Regulasi dan Prosedur

Nomleni menegaskan, DPRD tidak berdiri sendiri dalam menetapkan besaran tunjangan. Angka yang berlaku saat ini, menurutnya, telah sesuai dengan regulasi seperti PP Nomor 18, Permendagri, serta hasil survei harga pasar sebelum diputuskan dalam Pergub.

“Aturan ini juga sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Tunjangan bukan Pengkhianatan

Menanggapi kritik bahwa tunjangan “fantastis” dianggap mengabaikan penderitaan rakyat, Nomleni membantah tudingan itu.

“Jumlah pendapatan yang tercantum dalam Pergub 22 tidak bermaksud mengkhianati rakyat, tapi justru menimbulkan tanggung jawab besar bagi anggota DPRD untuk sungguh-sungguh menjalankan amanat rakyat,” tegasnya.

Mobilitas Politik jadi Pertimbangan

Nomleni juga menyoroti sorotan publik soal tunjangan transportasi. Menurutnya, biaya tersebut tidak bisa diukur semata dari jarak rumah ke kantor DPRD di Kupang.

“Mobilitas politik anggota DPRD mencakup penyerapan aspirasi hingga desa-desa terpencil. Biaya perjalanan dinas hanya menutup sampai pusat kabupaten, sementara perjalanan ke desa sering jadi tanggungan pribadi anggota,” paparnya.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, Nomleni menilai tunjangan justru bertujuan memastikan pendapatan anggota DPRD sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama gubernur.

“Kami bersikap terbuka untuk dialog, mendengarkan masukan dari media maupun masyarakat demi mencari solusi terbaik,” katanya.

DPRD Siap Diawasi Publik

Atas nama lembaga, Nomleni menyampaikan terima kasih kepada pers yang terus menjadi “mata publik” dalam mengawasi etika lembaga legislatif.

“Kami DPRD NTT senantiasa berdiri bersama rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*/rnc)