Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya laporan kasus keracunan di berbagai wilayah.
ICW menilai lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP) menjadi penyebab utama, sehingga program ini harus segera dievaluasi total.
Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menegaskan pihaknya bersama koalisi masyarakat mendesak adanya audit menyeluruh serta pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.
“Kita mendorong program ini dihentikan sementara, lalu dievaluasi total, termasuk pendampingan kerugian bagi korban keracunan,” kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Dugaan Program MBG Dipolitisasi
Eva menyoroti bahwa program MBG yang awalnya ditujukan untuk siswa justru dibajak oleh oknum untuk kepentingan politik.
“Program MBG sudah sangat tidak bijak karena dipakai untuk promosi politik. Penting dihentikan, dievaluasi, dan diperjelas juklak, juknis, serta SOP-nya,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, serta regulasi yang jelas harus menjadi fokus agar perbaikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
JPPI: Terapkan Status Kejadian Luar Biasa
Senada dengan ICW, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pola keracunan yang tersebar di berbagai daerah menunjukkan adanya kegagalan sistemik.
“Kejadian ini sudah merata, mestinya diberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Program MBG harus dihentikan total untuk dilakukan audit investigatif,” jelas Ubaid.
Ubaid menekankan bahwa prioritas utama adalah penanganan korban keracunan serta perbaikan sistem secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
