Jakarta, RakyatNTT.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak di berbagai daerah.

Tim ini dihadirkan untuk memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pembentukan tim tersebut penting agar publik segera mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu kewenangan BPOM.

Iklan

“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang bertanggung jawab. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah sudah bergerak dan berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk menginvestigasi akar masalah. “UPT kami sudah berkoordinasi langsung dengan BGN untuk mencari tahu proses apa yang terjadi,” jelasnya di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM.

Terkait kasus di Garut, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang meluruskan data yang sempat beredar. Ia menyebut, dari hasil pengecekan ke pihak kepolisian dan rumah sakit, jumlah pelajar yang keracunan MBG adalah 150 anak, bukan 500 seperti diberitakan sebelumnya. Dari jumlah itu, 120 pelajar sudah dipulangkan setelah mendapat perawatan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan massal yang juga terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. “Kami minta maaf dan turut prihatin atas kejadian ini. BGN bersama seluruh pihak terkait bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta investigasi menyeluruh,” ujarnya.

Adapun tim investigasi bentukan BGN beranggotakan ahli kimia, farmasi, dan tenaga kesehatan berpengalaman. Mereka ditugaskan menelusuri berbagai kemungkinan penyebab mulai dari kontaminan biologis, kimiawi, hingga kemungkinan reaksi alergi atau faktor non-keracunan lain yang memicu gejala serupa pada anak.

Dengan langkah ini, BGN berharap pemerintah dapat segera memiliki pijakan ilmiah untuk mengambil keputusan cepat dan tepat demi menjamin keselamatan ribuan pelajar penerima program MBG di seluruh Indonesia. (*/rnc)