“Pak Presiden concern soal efisiensi. Banyak dana habis hanya untuk proses pemilu, padahal bisa dipakai untuk pembangunan,” ungkapnya.

Wacana Lama yang Kembali Mencuat

Gagasan pilkada lewat DPRD sejatinya bukan hal baru. Wacana ini pernah mencuat dan menuai penolakan publik karena dianggap mundur dari prinsip demokrasi langsung. Namun kini, sejumlah elite kembali membuka diskusi dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan stabilitas politik.

“Kita pernah rapat internal. Kita hitung plus minusnya. Pemerintah masih buka ruang diskusi,” tegas Tito. (*/rnc)