Di era keterbukaan informasi, kanal digital bukan sekadar alat komunikasi, tapi medan demokrasi. Pemerintah daerah perlu mendorong pelatihan literasi digital berbasis desa agar masyarakat mampu mengakses, memahami, dan memberikan masukan atas kebijakan publik secara daring melalui aplikasi Lapor Bupati, website OPD, atau grup diskusi komunitas. Bappenas (2023) mencatat bahwa partisipasi digital yang aktif berdampak signifikan pada peningkatan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penutup: Pemerintahan yang Bermartabat Butuh Rasa dan Rasa Butuh Nilai

Pemerintahan yang baik tidak hanya dibangun dengan logika teknokratik, tetapi juga dengan rasa: empati, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen pada nilai bersama. Rote Ndao tidak butuh duplikasi dari kota besar. Ia membutuhkan pemimpin yang tumbuh dari akar sosial-budaya masyarakat, bukan yang terpaku pada layar presentasi dan kalkulasi anggaran semata.
Sebagaimana dikatakan oleh Nelson Mandela:

“It is in the character of growth that we should learn from our roots, and not forget the values that brought us together.”

Dengan semangat Ita Esa, kita diingatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari legitimasi moral dan kedekatan emosional dengan rakyat. Tata kelola yang baik lahir dari nilai yang dihidupi, bukan sekadar prosedur yang diikuti.