Jakarta, RakyatNTT.ID – Kekhawatiran terhadap harga minyak dunia yang terus naik makin menguat seiring eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel yang belum juga mereda.

Menurut pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, jika ketegangan di kawasan Timur Tengah meluas, harga minyak bisa menembus US$ 100 per barel.

“Jika perang meluas, misalnya Saudi, Irak, atau Yordania turut terlibat, maka harga minyak dunia bisa melonjak drastis,” ujar Fahmy saat dihubungi pada Selasa, 17 Juni 2025.

Fahmy menegaskan bahwa Iran sendiri merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Jika produksi negara itu terganggu karena perang, otomatis pasokan global akan menyusut dan harga terdongkrak naik.

Selat Hormuz dan Ancaman Logistik Energi

Selat Hormuz—jalur penting distribusi minyak global—juga jadi perhatian. Jika alur pelayaran minyak terganggu karena konflik, dampaknya akan memperparah kelangkaan pasokan.

“Kalau pengangkutan di Selat Hormuz terhambat, pasokan global bakal tertekan dan ini bisa mendorong harga minyak lebih tinggi lagi,” tambah Fahmy.

Harga BBM Non-Subsidi Terancam Naik

Di dalam negeri, kenaikan harga minyak dunia akan langsung terasa terutama pada BBM non-subsidi seperti Pertamax, yang harganya mengikuti pasar internasional.

“Kalau harga minyak mentah naik, harga Pertamax dan BBM non-subsidi lain pasti ikut naik,” jelas Fahmy.

Sementara itu, untuk BBM subsidi seperti Pertalite, ia menyarankan pemerintah menahan kenaikan harga demi menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Namun jika harga minyak sudah melampaui US$ 100 per barel, pemerintah dinilai harus menyesuaikan harga BBM subsidi untuk menjaga kestabilan APBN.

Asumsi APBN dan Pandangan Ekonom

Menurut peneliti ekonomi Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia, harga minyak saat ini masih berada di level US$ 73-75 per barel, di bawah asumsi APBN 2025 sebesar US$ 82.

“Selama harga belum melewati US$ 82 per barel, tidak perlu ada penyesuaian harga BBM subsidi,” ujar Yusuf.

Namun jika harga melewati batas tersebut, meski belum sampai US$ 100, penyesuaian tetap perlu dilakukan.

Efek ke APBN dan Masyarakat Rentan

Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menekankan pentingnya revisi kebijakan anggaran jika subsidi melebar akibat harga minyak melonjak. Ia juga mendorong langkah konkret seperti bantuan sosial tambahan untuk melindungi kelompok rentan.

“Jika subsidi BBM membengkak sementara penerimaan negara lemah, defisit APBN bisa meningkat,” ungkap Bhima.

Ia menekankan perlunya penghematan dengan cara mengarahkan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik, serta memastikan bansos diperluas bila harga BBM subsidi harus disesuaikan. (*/rnc)