Selain itu, Kejagung juga tengah mendalami apakah ada potensi pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana keputusan teknis dibuat dalam rentang waktu April hingga Juli 2020.

Saat ini, proses penyelidikan masih berjalan intensif. Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat akan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan. (*/rnc)