Kupang, RakyatNTT.ID – Kelangkaan semen dan lonjakan harga bahan bangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan serius DPRD NTT. Persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah perdagangan, tetapi telah berdampak langsung terhadap pembangunan rumah rakyat, proyek infrastruktur, hingga mata pencaharian pekerja bangunan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Menurut Winston, semen merupakan salah satu kebutuhan utama dalam pembangunan rumah masyarakat dan berbagai fasilitas publik. Ketersediaan bahan bangunan ini juga berkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi ribuan tukang dan pekerja konstruksi di NTT.

“Saya melihat kelangkaan semen dan kenaikan harga di NTT sebagai persoalan serius yang membutuhkan respons cepat pemerintah. Semen bukan sekadar barang dagangan, tetapi bahan utama pembangunan rumah rakyat, fasilitas publik, dan sumber penghidupan ribuan tukang serta pekerja bangunan,” ujar Winston dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Warga Kesulitan Mendapatkan Semen, Pembelian Dibatasi 2-5 Sak

Winston mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan semen. Warga bahkan harus mendatangi sejumlah toko bangunan untuk mencari persediaan.

Di sisi lain, harga semen terus mengalami kenaikan. Sejumlah toko bangunan juga membatasi pembelian hanya sekitar dua hingga lima sak per orang.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi adanya persoalan dalam rantai pasokan dan distribusi semen yang perlu segera ditelusuri pemerintah.

“Kita tentu memahami bahwa toko bangunan juga menghadapi keterbatasan stok. Pembatasan pembelian mungkin dilakukan agar lebih banyak warga mendapat bagian. Tetapi kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus,” tegasnya.

Ia menilai pembatasan pembelian bukan solusi jangka panjang apabila akar persoalan pasokan dan distribusi belum diselesaikan.

DPRD Minta Dinas Perdagangan Periksa Distributor dan Jalur Distribusi

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Winston mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Perdagangan segera melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Pemeriksaan tersebut perlu mencakup beberapa aspek, antara lain:

  • Ketersediaan stok distributor, untuk memastikan jumlah persediaan semen yang tersedia di setiap wilayah.
  • Volume pasokan melalui pelabuhan, guna mengetahui jumlah semen yang masuk ke NTT.
  • Jalur distribusi, untuk mengidentifikasi kemungkinan hambatan dalam penyaluran dari distributor hingga pengecer.
  • Perkembangan harga, mulai dari tingkat distributor sampai toko bangunan.
  • Potensi pelanggaran perdagangan, termasuk dugaan penimbunan maupun praktik distribusi yang melanggar ketentuan.

Winston mengatakan, apabila kelangkaan disebabkan keterlambatan kapal atau berkurangnya pasokan dari pabrik, pemerintah harus segera berkoordinasi dengan produsen dan distributor untuk mempercepat pengiriman.

Sebaliknya, jika ditemukan indikasi penimbunan, permainan distribusi, atau praktik perdagangan yang melanggar hukum, aparat penegak hukum diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan.

“Kalau persoalannya keterlambatan kapal atau berkurangnya pasokan pabrik, pemerintah harus segera berkoordinasi dengan produsen dan distributor untuk mempercepat pengiriman. Kalau ditemukan penimbunan, permainan distribusi, atau praktik perdagangan yang melanggar hukum, aparat harus bertindak sesuai ketentuan,” katanya.

Kelangkaan Semen Ancam Pembangunan dan Ekonomi Rakyat

Winston mengingatkan, kelangkaan semen yang berlangsung berkepanjangan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Pembangunan rumah warga berpotensi terhenti karena keterbatasan material. Para tukang dan pekerja bangunan juga terancam kehilangan hari kerja akibat proyek yang tidak bisa dilanjutkan.

Selain itu, kenaikan harga semen akan meningkatkan biaya konstruksi sehingga membebani masyarakat yang sedang membangun atau memperbaiki rumah.

Dampak lainnya adalah potensi keterlambatan proyek pembangunan pemerintah maupun swasta akibat terganggunya ketersediaan bahan bangunan.

Karena itu, ia mengingatkan agar kelangkaan semen tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan berlebihan di tengah kesulitan masyarakat.

“Pemerintah tidak cukup hanya memantau harga. Pemerintah harus memastikan barang tersedia, distribusi lancar, dan masyarakat bisa membeli dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Buka Penyebab Kelangkaan Semen di NTT

Lebih lanjut, Winston berharap pemerintah segera menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab kelangkaan semen yang terjadi di NTT.

Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai jumlah stok yang tersedia, jadwal kedatangan pasokan berikutnya, serta langkah konkret untuk menormalkan kembali distribusi dan harga semen.

Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan bahan bangunan.

“Jangan biarkan rakyat menghadapi sendiri persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui tata kelola distribusi yang baik,” pungkas Winston.

DPRD NTT berharap pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi segera memastikan rantai pasokan kembali normal sehingga aktivitas pembangunan dan ekonomi masyarakat tidak terus terganggu. (rnc04)