Tambolaka, RakyatNTT.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, turun langsung meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Desa Mere Kehe dan Desa Waikadada, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kamis (15/10/2026) sore.

Dalam kunjungan tersebut, Johni didampingi Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Mahadin Sibarani. Selain memantau kondisi warga dan kerusakan akibat gempa, Wagub juga menyerahkan bantuan serta memberikan dukungan moral kepada masyarakat terdampak.

Bantuan yang diserahkan secara simbolis berupa 58 karung beras dan 10 tenda. Secara keseluruhan, bantuan yang disiapkan meliputi 3,8 ton beras, 50 tandon, dan 100 tenda untuk mendukung kebutuhan masyarakat pascagempa.

Di sela-sela peninjauan, Johni menyapa warga, mendengarkan kondisi yang mereka alami, serta mengajak masyarakat tetap tabah dan saling mendukung dalam menghadapi situasi sulit.

“Tentu kita bersyukur, tadi Ibu Bupati sudah bilang, tidak ada korban jiwa. Yang lainnya luka-luka ringan dan tertangani,” ujar Johni.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak bencana tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan material. Pemerintah juga harus hadir untuk mendengarkan keluhan warga, memberikan penguatan, dan memastikan masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi musibah.

“Pemerintah tidak boleh hanya hadir melalui bantuan, tetapi juga harus hadir untuk mendengarkan, menguatkan, dan memberikan harapan kepada masyarakat. Kami ingin warga terdampak mengetahui bahwa mereka tidak sendiri menghadapi musibah ini,” jelasnya.

Wagub NTT Minta Penanganan Gempa Dipercepat

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT mempercepat penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Sumba Barat Daya pada 4 Oktober 2026.

Sejak hari pertama kejadian, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma telah menginstruksikan jajaran pemerintah provinsi untuk bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya serta instansi terkait.

Johni menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan mendesak warga harus menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pendataan, memverifikasi kondisi rumah dan fasilitas umum yang rusak, serta memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Penanganan masyarakat terdampak harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Kita perlu memastikan kondisi warga, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak mereka terdata dengan baik. Setelah itu, bantuan harus segera disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Ia juga meminta BPBD Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan aktivitas gempa susulan.

Menurut Johni, informasi mengenai aktivitas kegempaan harus bersumber dari lembaga berwenang agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat mengambil langkah penyelamatan secara tepat.

Wagub Johni Imbau Warga Tetap Tenang saat Gempa Susulan

Di hadapan warga terdampak, Johni mengingatkan masyarakat agar tidak panik apabila kembali merasakan guncangan gempa. Ia meminta warga segera keluar dari bangunan dengan tenang dan mencari tempat terbuka yang aman.

“Jika terjadi gempa lagi, bapa mama basodara dong jangan panik. Tetap tenang, kemudian keluar dari rumah juga tenang dan segera cari ke tempat yang terbuka dan lapang. Intinya jangan gegabah dan panik ketika menghadapi situasi tersebut,” ujarnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi gempa susulan, Johni menyoroti pentingnya pembangunan rumah dengan konstruksi yang memenuhi standar keselamatan.

Menurutnya, pengalaman gempa di Flores dan Sumba harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar pembangunan rumah memperhatikan kualitas bahan bangunan, kekuatan struktur, serta standar konstruksi yang sesuai.

“Ke depannya bangunan atau rumah-rumah harus dibangun dengan konstruksi sesuai standar keselamatan. Terutama pilar-pilarnya, kolom-kolom, serta bagian lainnya harus dibuat sesuai standar konstruksi yang jelas. Jangan asal-asalan, supaya rumah aman,” katanya.

Ia menambahkan, konstruksi yang tepat dan penggunaan bahan bangunan sesuai standar merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko kerusakan bangunan maupun korban jiwa saat terjadi gempa bumi.

Pemkab SBD Siapkan Bantuan dan Anggaran Perbaikan Rumah

Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan pemerintah kabupaten terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan bantuan dan langkah penanganan selanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga telah menggelar sejumlah rapat koordinasi untuk membahas penanganan bencana, termasuk penyediaan bantuan sembako, tenda, obat-obatan, serta dukungan anggaran bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan sesuai tingkat kerusakan.

“Tingkat kerusakan bangunan masih dalam proses perhitungan oleh tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pendataan akan terus dilakukan seiring dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak,” ujar Ratu.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi NTT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, dan pemangku kepentingan lainnya turut membahas kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gempa susulan.

Pembahasan tersebut mencakup kesiapan logistik, dukungan alat berat, serta kebutuhan lain yang diperlukan agar penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terukur.

BMKG Catat 682 Gempa Susulan di Wilayah Sumba

Gempa utama yang mengguncang wilayah pantai barat daya Sumba Barat Daya terjadi pada Minggu, 4 Oktober 2026, pukul 05.55.52 WIB. Berdasarkan informasi BMKG, kekuatan gempa yang semula dilaporkan bermagnitudo 6,1 kemudian diperbarui menjadi magnitudo 5,9.

Pusat gempa berada di laut, sekitar 14 kilometer barat daya Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, sebelumnya menjelaskan bahwa guncangan dirasakan dengan intensitas berbeda di sejumlah wilayah.

Wilayah Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, dan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya merasakan guncangan pada skala VI MMI. Sementara itu, Tambolaka, Waikabubak, Waibakul, dan Raba merasakan guncangan pada skala IV MMI, sedangkan Kota Bima pada skala III MMI.

Aktivitas kegempaan masih berlanjut setelah gempa utama. Pada Selasa (13/10/2026), gempa bermagnitudo 4,6 kembali mengguncang wilayah Kodi pada pukul 14.42 WITA.

Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, menjelaskan bahwa pusat gempa tersebut berada di laut, sekitar 18 kilometer selatan Kodi, Sumba Barat Daya, dan merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan.

Berdasarkan pemantauan BMKG hingga Selasa, 13 Oktober 2026, pukul 13.59.31 WIB, tercatat sebanyak 682 aktivitas gempa susulan sejak gempa utama terjadi.

BMKG terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Warga juga diimbau menghindari bangunan yang retak atau mengalami kerusakan dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya.

Sebanyak 496 Rumah Terdampak Gempa di Pulau Sumba

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Provinsi NTT hingga Rabu (14/10/2026) pukul 18.00 WITA, sebanyak 496 kepala keluarga (KK) terdampak gempa dan dua orang mengalami luka-luka.

Dampak gempa tercatat meluas ke empat kabupaten di Pulau Sumba, yakni Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Secara keseluruhan, terdapat 19 kecamatan terdampak.

Dari sisi kerusakan bangunan, BPBD NTT mencatat 496 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian:

  • 7 rumah rusak berat
  • 34 rumah rusak sedang
  • 455 rumah rusak ringan

Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum, meliputi 12 fasilitas pelayanan kesehatan, 24 rumah ibadah, 43 fasilitas pendidikan, dan 21 kantor.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan status darurat bencana melalui Keputusan Nomor 695/KEP/HK/2026, yang berlaku pada 5–18 Oktober 2026.

Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melanjutkan verifikasi kerusakan, menentukan kebutuhan penanganan, serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Melalui peninjauan langsung, penyaluran bantuan, dan penguatan koordinasi lintas instansi, Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berupaya memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi sekaligus mendukung pemulihan kehidupan warga pascagempa.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengikuti arahan petugas, serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. (*/rnc)