Ia merujuk pada keterangan BPH Migas kepada Komisi XII DPR RI yang menyebut kuota Pertalite nasional tahun 2026 turun sekitar 6,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, informasi tersebut harus diikuti dengan penjelasan terbuka mengenai kecukupan alokasi Pertalite untuk NTT, terutama jika kebutuhan masyarakat terus meningkat.

“Kalau kuota nasional dikurangi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat, pemerintah harus menjelaskan apakah alokasi untuk NTT masih mencukupi. Jangan sampai kebijakan penghematan di tingkat pusat justru membuat rakyat di daerah membayar lebih mahal,” katanya.

Winston menilai evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada perilaku konsumen, pembelian yang meningkat, pengecer, atau kendala distribusi. Pemerintah dan Pertamina juga perlu mengevaluasi kebijakan alokasi serta kemampuan mengantisipasi kebutuhan BBM di daerah.

Masyarakat Kecil Paling Terdampak

Winston turut mengapresiasi kritik Darius Beda Daton mengenai kelangkaan Pertalite dan maraknya penjualan BBM eceran dengan harga tinggi.

Baginya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem distribusi BBM, terutama hingga wilayah pedesaan dan kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.